Home | Profile | Map | Contact

Profil
· Profil Panti
· Visi dan Misi dan Moto
· Struktur Organisasi
· Prosedur Pelayanan
· Mekanisme Penerimaan

Menu Utama
· Depan
· Akun Anda
· Arsip Berita
· Downloads
· Gallery
· Kirim Berita
· Kontak
· Search
· Top 10
· Web Links

Pencarian



Languages


English Indonesian

Login
Nama Login

Password

Daftar
Lupa Password.


EKSPLOITASI ANAK OLEH PENGEMIS DI KOTA BENGKULU
Dikirim oleh robin pada Selasa, 24 November 2020
Berita

 ARTICLE (June 2020)

 
EKSPLOITASI ANAK OLEH PENGEMIS DI KOTA BENGKULU
Oleh:
Triyoni Rakhmawati, S.ST.
NIP. 197511222008012006
(Penyuluh Sosial Muda)
triyonirakhmawati2211@gmail.com
 
Pendahuluan
Persoalan pengemis merupakan persoalan yang lekat dengan negara yang berstatus berkembang, pun demikian pada negara-negara maju. Keberadaan pengemis dalam berbagai bentuk dan modus operandinya tetaplah membuat kondisi masyarakat menjadi tidak seimbang yang pada ujungnya berpotensi melahirkan problematika-problematika baru di dalam kehidupan sosial.
Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pengemis ketika ia memenuhi beberapa persyaratan berikut baik secara komplementer maupun secara parsial:
1. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; 
2. Berpakaian kumuh dan compang-camping;
3. Berada di tempat-tempat ramai/strategis; dan
4. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. 
Seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang pengemis ketika ia menyandarkan penghasilannya dengan cara bergantung pada belas kasihan orang lain. Umumnya berpakaian compang-camping dan berada di tempat-tempat yang strategis. Terkadang mereka bergerombol dan pada lain waktu mereka bergerak masing-masing secara mandiri. Di antara mereka ada yang terkoordinir (seperti yang terjadi di kota-kota besar) dan ada pula yang tidak terkoordinir.
 
Fenomena yang terlihat akhir-akhir ini adalah didapati beberapa orang pengemis perempuan yang memperalat anaknya untuk merangsang belas kasihan orang lain. Pengemis-pengemis itu mengemis sembari menggendong anaknya yang masih berusia balita. Terkadang sang anak tidur dalam gendongan sang perempuan, sementara anak-anak yang dapat berjalan dituntun bertelanjang kaki di atas aspal jalanan. Di lain tempat, terdapat pula ibu-ibu berpakaian badut atau berkostum boneka yang juga melakukan perbuatan yang serupa, mengemis dengan membawa anak balitanya.
Peda satu sisi, perbuatan mengemis merupakan persoalan sosial, dan pada sisi yang lain terdapat pula perbuatan melanggar hukum. Disebut sebagai persoalan sosial, karena aktifitas mengemis merupakan aktifitas yang meresahkan masyarakat, jauh dari konsep kesejahteraan sosial, dan memunculkan citra buruk dari sebuah negara. Perbuatan mengemis berpotensi melahirkan persoalan baru seperti pemaksaan, pemerasan, bahkan penodongan pemaksaan yang merupakan domain hukum pidana. Sisi lain (pelanggaran hukumnya) terlihat melalui perbuatan eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Anak-anak yang sejatinya harus mendapatkan kasih sayang, harus turut dikorbankan dengan membawa serta mereka ke dalam aktifitas meminta-minta.
Fenomena sosial pengemis yang membawa serta anak dalam aktifitasnya itu sudah menjadi pemandangan umum di Kota Bengkulu. Sebuah persoalan besar di samping keberadaan pengemis dengan modus operandi lain yang memang sejak lama telah ada di Bumi Raflesia.
 
 
 
Pelibatan Anak dalam Mengemis Merupakan Pelanggaran Hukum
Gelandangan dan pengemis sesungguhnya tidaklah sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, karena itu  Pemerintah perlu mengadakan usaha-usaha penanggulangan. Usaha penanggulangan yang dimaksud tersebut dilakukan di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis dan rehabilitasi kepada gelandangan dan/atau pengemis. Tujuannya agar mereka mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga negara Republik Indonesia.
Sebagai panduan cita-cita negara, Undang Undang Dasar 1945 telah mengatur jaminan kesejahteraan negara di dalam Pasal 28H. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa:
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya serta utuh sebagai manusia yang bermartabat;
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
 
Pasal 28H ayat (1) dan (3) merupakan pernyataan tegas bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera baik secara lahir, maupun secara batin. Di samping itu terdapat pula jaminan sosial yang disediakan oleh negara sebagai sarana untuk mengembangkan diri menuju manusia yang bermartabat. Atas dasar ini, maka upaya penanggulangan pengemis adalah hal yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah, sejalan dengan menurunkan angka kemiskinan.
Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah adanya eksploitasi pada anak dalam kegiatan mengemis. Eksploitasi anak yang dilakukan dalam kegiatan mengemis sesungguhnya bertentangan dengan hak anak. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengaturan hak asasi anak pada Pasal 52 yakni:
(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
(2) Hak asasi anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
 
Dalam Pasal 61 dinyatakan bahwa setiap anak berhak beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Selanjutnya dalam Pasal 64 ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
 Mencermati Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui oleh UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa terdapat perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak oleh Pemerintah. Pada Pasal 59 disebutkan:
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 
Lebih khusus lagi di bidang eksploitasi anak dalam aktifitas bermatapencaharian diatur dalam Pasal 66 Undang Undang Perlindungan Anak, yaitu:
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. 
(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1).
 
Adapun sanksi pelibatan anak-anak dalam kegiatan mengemis dapat dikenakan berdasarkan Pasal 88 yang berbunyi: 
Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 
Dengan berlandaskan pada kedua undang-undang di atas, baik Undang Undang Hak Asasi Manusia maupun Undang Undang Perlindungan Anak, maka perbuatan mengemis dengan membawa serta anak-anak merupakan suatu perbuatan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Kesimpulan
Anak adalah titipan ilahi yang memiliki derajat kemuliaan tinggi, sedangkan mengemis merupakan aktifitas mencari belas kasihan orang lain yang jauh dari kata mulia. Secara etika dan akhlak, keduanya tidaklah dapat dikompromikan (dilibatkan) dalam suatu aktifitas mata pencaharian, terlebih lagi dalam sebuah profesi yang jauh dari ekspektasi baik dalam kacamata sosial.
Pengemis dan eksploitasi anak merupakan dua masalah sosial yang mendesak untuk diselesaikan. Pemerintah dapat menggunakan jalur-jalur persuasif dan jalur-jalur pembinaan lainnya. Negara –melalui aparaturnya– juga wajib mensosialisasikan larangan pelibatan anak-anak dalam bermatapencaharian sesuai dengan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Perlindungan Anak. Di samping itu, seluruh lapisan masyarakat juga memiliki peran untuk ikut serta mengentaskan persoalan yang telah menjadi persoalan masyarakat luas tersebut. 
 
Daftar Pustaka
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 


2 kali dibaca (selengkapnya... | Nilai: 0)

BRSPDM
Dikirim oleh robin pada Jumat, 10 Juli 2020
Berita

 BRSPDM "Dharma Guna" Bengkulu Salurkan 800 Sembako untuk Masyarakat Terlantar Khususnya Penyandang Disabilitas Mental Di Provinsi Bengkulu

 

BENGKULU - Melihat kondisi perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Bengkulu yang semakin hari terus meningkat menimbulkan kekhawatiran, karena masyarakat karena tidak dapat beraktifitas untuk mencari nafkah.

Atas dasar hal tersebut Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial mengeluarkan surat edaran Nomor 16/1/KS.02.01/4/2020 tentang refocusing anggaran untuk kebutuhan dasar warga terlantar. Berdasarkan surat edaran tersebut maka Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) "Dharma Guna" di Bengkulu melakukan refocusing anggaran internal untuk menyalurkan paket bantuan social (sembako) sebanyak 800 paket kepada masyarakat yang terdampak Covid -19 khususnya penyandang disabilitas mental. "Paket bantuan sosial sembako kepada masyarakat rentan dan marginal terdampak covid-19 di 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan target penyaluran 800 paket sembako yang akan dibagi dalam tiga tahapan," jelas Kepala Balai, Dardi.

Ditambahkan, Dardi bahwa untuk tahap pertama sudah dilakukan pada 19 Mei 2020 yang disalurkan di 2 lokasi sebanyak 150 paket sembako, yaitu di Kota Bengkulu terdiri atas 93 paket melalui (LKS) Mitra Masyarakat Inklusi (MMI) dan Dinas Sosial Kota Bengkulu serta 57 paket melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara.

Tahap kedua disalurkan paket embako sebanyak 245 di Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong yang dilaksanakan pada 21 Mei 2020. Selanjutnya akan disalurkan di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur berjumlah 405 usai hari hari raya Idul Fitri," terang Dardi.

Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Bujang AR, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah membantu masyarakat Kota Bengkulu terdampak Pandemi Covid-19. "Bantuan ini sangat berguna bagi masyarakat yang sedang mengalami kemunduran ekonomi” tutur Bujang.

Salah seorang penerima bantuan,  Aini Zalia menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Sosial yang telah memberikan bantuan sembako langsung. "Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat terbantu disaat kondisi sulit sekarang ini dan bisa bermanfaat bagi keluarga kami," ungkap Aini.

Sementara itu, Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayatulaah Sjahid, MM menghaturkan ucapan terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakatnya. "Kami dari pemerintah daerah Kepahiang mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan ini dan semoga dapat meringankan beban warga kami para penerima manfaat terdampak Covid-19”, sampai Hidayattullah penyerahan bantuan tersebut.

Pada kesempatan itu, Kepala Balai, Dardi juga sempat menyapa penyandang disabilitas, Edwin Kurniawan. Penerima bantuan ini menyatakan sangat senang dan berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepadanya. "Kedepannya, BRSPDM "Dharma Guna" di Bengkulu akan terus melanjutkan penyaluran bansos sembako tahap tiga yang akan dilaksakan setelah Idul Fitri 1441 H," demikian pungkas Dardi. 



26 kali dibaca (selengkapnya... | Nilai: 0)

Warga Bengkulu Selatan Sambut Hangat Bansos Kemensos
Dikirim oleh robin pada Jumat, 29 Mei 2020
Berita

 Warga Bengkulu Selatan Sambut Hangat Bansos Kemensos

 

Bengkulu, (28 Mei 2020) – Mencermati fenomena pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Provinsi Bengkulu, membuat Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) “Dharma Guna di Bengkulu tergerak kembali untuk menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga Bengkulu. Bansos berupa Sembako sebanyak 324 paket disalurkan dibeberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, diantaranya Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.

 

Untuk penyaluran Bansos di Kabupaten Bengkulu Selatan diterima langsung Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi yang turut didampingi Kepala Dinas Sosial, Didi Ruslan  dan dihadiri pula Camat Se-Kabupaten Bengkulu Selatan, serta beberapa jajaran staf pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, hadir pula Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Disabilitas, serta warga penerima manfaat.

 

Dalam sambutanya,  Gusnas Mulyadi menyampaikan, bahwa tidak mungkin Virus Corona ini akan musna, namun yang bisa dilakukan adalah berupaya melakukan pengendalian terhadap virus tersebut, seperti yang pernah dilakukan dalam menangani masalah Kholera, Cacar dan Malaria. Gunas Mulyadi juga menekankan, bahwa kita tidak boleh terjebak dengan suasana berdiam diri tanpa ada usaha,  “kita harus keluar dari kondisi ini dan kita tidak boleh mengulangi hal yang sama, kita harus hidup dengan tatanan baru dan untuk selamat dari Virus tersebut. Ada 3 (Tiga) hal yang harus diterapkan dalam tatanan hidup baru yaitu dengan berpegang pada prinsip  3B, yakni Bermasker, Berbasuh dan Berjauhan (menghindar)”, kata Gusnan Mulyadi.

 

Selain itu, Gusnan Mulyadi juga menekankan kepada seluruh camat yang hadir agar mensosialisasikan tatanan hidup baru kepada warganya masing-masing agar dapat terhindar dari Covid-19 tersebut. Tak lupa pula, Gusnan Mulyadi mengucapkan banyak terimakasih kepada Kementerian Sosial melalui Balai Disabilitas“Dharma Guna” di Bengkulu atas perhatian dan rasa empatinya dengan memberikan Bansos sembako kepada masyarakat rentan dan marginal yang ada di Bengkulu Selatan.  “Dengan adanya bantuan ini masyarakat dapat terbantukan dan beban mereka menjadi lebih ringan”, tutur Gusman Mulyadi.

 

Untuk penyaluran bansos sembako di tiga Kabupaten itu sendiri terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bahkan semua pihak merespon dengan baik dan proaktof  mendistribusikan Bansos sembako tersebut.

 

Humas BRSPDM “Dharma Guna” di Bengkulu



43 kali dibaca (selengkapnya... | Nilai: 0)

' BERSATU KITA MAJU ' BRSPDM DHARMA GUNA DI BENGKULU PERINGATI HARI SUMPAH PEMUD
Dikirim oleh robin pada Senin, 28 Oktober 2019

 BENGKULU, SENIN 28 OKTOBER 2019

Pemuda adalah agen perubahan bagi bangsa dan negara, pemuda adalah pendobrak semangat kemerdekaan Indonesia.

"Wahai Pemuda Indonesia, dunia menunggumu, berjuanglah lahirkan ide-ide, tekad dan cita-cita, pengorbanan dan perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia"

Upacara berjalan khidmad, seluruh ASN dan karyawan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) larut dalam heningnya upacara dan mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan, untuk dapat menjadi pemuda yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.**



123 kali dibaca (selengkapnya... | Nilai: 0)

BRSPDM 'Dharma Guna' Di Bengkulu sebagai Pusat Penelitian
Dikirim oleh robin pada Kamis, 17 Oktober 2019
Berita

 BRSPDM "Dharma Guna" di Bengkulu menerima 72 orang Mahasiswa Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dehasen Bengkulu dalam rangka melaksanakan praktek Stase Keperawatan Jiwa yang akan akan berlangsung selama 10 hari, mulai tanggal 16-26 Oktober 2019.

.
Dalam sambutannya Kepala Balai, Dardi menjelaskan tugas dan fungsi Balai serta pelaksanaan program rehabilitasi sosial kepada PDM yang mencakup 9 (sembilan) provinsi di Sumatera.
.
Mahasiswa peserta praktek Stase Keperawatan Jiwa ini berasal dari 2 wilayah, yaitu Kab. Rejang Lebong dan Kab. Kepahiang yang merupakan mahasiswa tugas belajar dari Pemerintah Daerah setempat, demikian dikatakan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu, Ida Samidah. Beliau juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan BRPSDM Dharma Guna di Bengkulu yang sudah berjalan selama 3 tahun, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah melaksanakan praktikum di balai ini.**



80 kali dibaca (selengkapnya... | Nilai: 0)

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.253277 Seconds