Home | Profile | Map | Contact

Profil
· Profil Panti
· Visi dan Misi dan Moto
· Struktur Organisasi
· Prosedur Pelayanan
· Mekanisme Penerimaan

Menu Utama
· Depan
· Akun Anda
· Arsip Berita
· Downloads
· Gallery
· Kirim Berita
· Kontak
· Search
· Top 10
· Web Links

Pencarian



Languages


English Indonesian

Login
Nama Login

Password

Daftar
Lupa Password.


REMAJA DAN KAMPUS: SUATU TANTANGAN SOSIAL
Dikirim oleh robin pada Kamis, 03 Desember 2020
Berita

 REMAJA DAN KAMPUS: SUATU TANTANGAN SOSIAL

 

Oleh:
Triyoni Rakhmawati, S.ST.
NIP. 197511222008012006
(Penyuluh Sosial Muda)
triyonirakhmawati2211@gmail.com
 
 
Pendahuluan
Ketika kata “kampus” disebut, yang tergambarkan adalah suatu kawah candradimuka yang siap mencetak generasi muda terpelajar dengan masa depan yang gemilang. Frase “kampus” juga lekat dengan klasifikasi semester yang ditempuh oleh banyak anak muda, di situ berlaku asumsi ideal yang menyatakan bahwa semakin tinggi level yang dicapai berbanding lurus dengan tingkat keilmuannya, moralitasnya, dan akhlaknya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa:
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
 
Selain itu, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa (Konsiderans UU Dikti).
 
Namun demikian, entitas yang ada justru sebaliknya. Hampir di semua perguruan tinggi, tingkat pendidikan yang diperoleh tidak menjamin tingginya tingkat keilmuan, moralitas, dan akhlaknya. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit mahasiswa yang berperilaku antiklimaks. Semakin tinggi jenjang semester yang berhasil diraih, berindikasi pada semakin mereka merasa bebas dan berani menerabas segala tatanan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Pada sebagian mahasiswa, arogansi juga menjadi tinggi seiring dengan tingginya semester yang diraih. Mereka sudah merasa hebat dan tidak mau lagi diatur, termasuk tidak bersedia lagi mendengarkan nasihat-nasihat sosial yang sesungguhnya baik untuk diikuti oleh remaja yang berada dalam tahap mencari jati diri.
 
 
Problematika Sosial di Kampus
Selain sikap acuh terhadap tatanan sosial, segelintir remaja produktif tersebut malah terjebak dalam keadaan sosial yang terdistorsi, bahkan terdegradasi. Tidak hanya melakukan delinkuensi, tetapi hingga melakukan aksi kejahatan. Dimulai dari tindakan-tindakan menyimpang yang sederhana seperti bullying, hingga kriminalitas yang memakan korban (common crime) dan kriminalitas tanpa korban (crime without victim).
Aksi bullying merupakan perbuatan yang paling banyak ditemukan di dunia kampus. Bentuk tindakan ini sering menyasar kepada korban-korban mahasiswa yang memiliki kecenderungan untuk “diserang”. Misalnya dalam kasus-kasus mengalami keterbelakangan mental, lemah dalam salah satu penguasaan materi, memiliki status sosial rendah, memiliki kebiasaan buruk, memiliki sejarah yang memalukan (aib), dan mengalami keterbatasan fisik. Kondisi ini jelas merusak tatanan sosial yang telah susah payah dibangun di lingkungan kampus yang secara otomatis melemahkan kampus dari fungsi sosialnya.
 
Selain aksi bullying, kriminalitas dengan memakan korban (common crime) juga pernah terjadi di lingkungan kampus. Suatu ironi yang telah menjadi sebuah fakta, ketika anak-anak muda yang sejatinya ditempa untuk menjadi sarjana itu malah berbelok arah menjadi seorang terpidana. Sejumlah kejahatan tercatat pernah dilakukan oleh para mahasiswa, misalnya mencuri kendaraan bermotor, menipu, membobol rumah kost, merampok/merampas (begal), memeras sesama teman, hingga tindakan-tindakan asusila seperti pelecehan seksual hingga pemerkosaan. 
Kriminalitas tanpa korban atau dikenal dengan self crime atau crime without victim juga turut menambah beban permasalahan-permasalahan sosial di dunia kampus (Darmawan, 2007: 3.2-3.3). Aksi bunuh diri mahasiswi karena putus cinta, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta prostitusi kampus ataupun gratifikasi seksual turut menjadi bagian kelam dari kehidupan mereka yang menyandang label akademisi.
Ketiga kondisi sosial yang terkait dengan permasalahan hukum di atas memang tidak terjadi di setiap institusi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Akan tetapi, fenomena-fenomena di atas tetap dapat mencitrakan sisi kelam pada dunia pendidikan tinggi di negara ini. 
Problematika-problematika di atas belum termasuk dengan pola pergaulan bebas muda-mudi yang sering terjadi di kalangan remaja kampus. Pergaulan bebas juga termasuk ke dalam pola-pola perilaku yang dapat merusak tatanan sosial di dalam masyarakat. Patut disayangkan bahwa hubungan seks di luar nikah orang yang berstatus lajang belum dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dalam delik perzinahan dalam hukum di Indonesia, sehingga tidak ada pasal yang dapat menjerat mereka kecuali hanya sanksi adat dan sanksi moral dari masyarakat. Sampai di sini, terbuka pula fakta bahwa lemahnya regulasi hukum dalam tataran remaja dan kampus telah menjadi pekerjaan rumah yang vital bagi pemerintah.
 
Kesimpulan
Remaja dan kampus adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Remaja merupakan fase kehidupan produktif di mana segenap tenaga dan konsentrasi dimiliki, sedangkan kampus diasumsikan sebagai gudang ilmu dapat berperan sebagai sarana pengembangan diri dan pendidikannya. Atas dasar inilah dibutuhkan suatu formulasi tepat yang dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi bagi para remaja, sehingga mereka dapat memahami bahwa keberadaan mereka di kampus adalah untuk berkompetisi dalam mempersiapkan diri menuju dunia kerja. Suatu formulasi baik dalam bentuk kebijakan regulasi maupun dalam bentuk aksi nyata dari pihak kampus untuk mewujudkan remaja kampus yang sadar akan kompetensi diri. Fokus ini tidak boleh terdistorsi dengan tata pergaulan sosial yang keliru, sehingga menjerumuskan mereka dalam hal-hal yang tidak diharapkan seperti aksi bullying, common crime, dan crime without victim.
Di samping peran serta orang tua dan wali, pihak perguruan tinggi sangat berperan terhadap tumbuh kembang remaja yang belajar di lingkungan kampus, khususnya kepada fakultas, para dosen, dan pembimbing akademik. Kepada mereka telah dititipkan anak-anak muda yang potensial, anak-anak muda yang siap ditempa dan dikelola untuk menjadi manusia yang kelak akan berguna bagi nusa dan bangsanya.
 
Daftar Pustaka
Darmawan, Kemal, Teori Kriminologi, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 


24 kali dibaca (selengkapnya... | Nilai: 0)

REMAJA DAN PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM TEKNOLOGI INFORMATIKA DI ERA INDUSTRI 4.0
Dikirim oleh robin pada Kamis, 03 Desember 2020
Berita
REMAJA DAN PENYIMPANGAN SOSIAL
DALAM TEKNOLOGI INFORMATIKA DI ERA INDUSTRI 4.0
 
Oleh:
Triyoni Rakhmawati, S.ST.
NIP. 197511222008012006
(Penyuluh Sosial Muda)
triyonirakhmawati2211@gmail.com
 
Pendahuluan
Era 4.0 menjadi tanda berakhirnya era industri yang didominasi oleh alat-alat mekanis. Pada masa ini, titik fokus perhatian dunia bergeser dari suatu konsep industri yang “kuno” menuju konsep industri yang melibatkan teknologi informasi (IT) bahkan teknologi data (DT). Berbicara mengenai teknologi mutakhir, tentu segalanya tidak dapat dilepaskan dari peran internet dan media aksesnya berupa gawai (gadget) dalam segala bentuk variannya.
Internet telah dikenal luas pada hampir seluruh daerah di Tanah Air, di mana ada sinyal provider teleoknikasi maka di situ tentulah ada akses internet. Saat ini, sulit menemukan remaja yang tidak memiliki ponsel android. Android dan internet saat ini telah menjadi suatu kebutuhan primer, padahal sebelum abad ke-21 sarana akses teknologi informasi itu hanyalah sekedar kebutuhan tersier. Apabila pada masa lampau, anak-anak lebih akrab dengan permainan-permainan tradisional yang telah lebih dahulu ada sebagai bagian budaya bangsa, maka saat ini mereka lebih betah memainkan gawainya untuk banyak aktifitas, mulai dari mengerjakan tugas, mengakses konten-konten favorit, hingga bermain game online.
Pada satu sisi, teknologi informasi tersebut dapat menjamin keterbukaan akses terhadap informasi-informasi yang menambah ilmu dan pengetahuan penggunanya. Namun demikian, di sisi lain terdapat pula aspek negatif terhadap pemanfaatan kemajuan teknologi informasi tersebut, misalnya akses terhadap website yang tidak bertanggung jawab, penipuan melalui internet (cyber crime), game online yang menguras produktivitas remaja muda Indonesia. Persoalan ini kemudian menjadi serius ketika eksistensinya mulai menciptakan ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Remaja yang seharusnya menjadikan proses belajar sebagai kewajiban utamanya, kini telah bergeser menjadi remaja yang menjadikan gawai dan kuota sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhinya setiap hari. 
Untuk mencegah penyalahgunaan informasi elektronik tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 40 disebutkan:
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
 
Remaja: Pelaku atau Korban? 
Perkembangan teknologi informasi yang terus berlangsung menuntut semua pihak untuk berperan aktif dalam pencegahan dampak negatifnya. Pemerintah, instansi pendidikan, pemuka agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta orang tua/wali harus menyelamatkan generasi muda dari kerusakan sosial yang mengancam masa depan mereka. Pemerintah dapat berperan menerbitkan regulasi-regulasi yang mengatur penggunaan internet, pemakaian ponsel, dan penggunaan website-website secara bertanggung jawab. Instansi pendidikan bertanggung jawab dalam hal pengawasan di sekolah, pembimbingan dan nasihat, serta penyediaan media internet sehat di lingkungan sekolah. Adapun pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dapat mengambil peran sebagai pihak monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informatik di samping peran orang tua/wali yang memang merupakan aktor utama (the ultimate actor) yang wajib melindungi anak-anak secara langsung.
Apabila mencermati keberadaan fungsi teknologi informasi di tengah-tengah masyarakat, maka remaja yang mengakses konten tak wajar dan/atau tenggelam dalam game online dapat diposisikan sebagai korban sekaligus sebagai pelaku penyimpangan sosial. Dalam hal ia tidak memahami dan tidak pula menyadari bahwa apa yang dilakukannya sebagai suatu penyimpangan sosial, maka ia tergolong kepada korban kemajuan teknologi informasi, pada kondisi ini ia tidak dapat dipersalahkan. Sebaliknya, apabila ia telah mengetahui apa yang ia lakukan akan berdampak buruk terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitarnya maka ia termasuk ke dalam pihak yang layak untuk dipersalahkan (pelaku).
Sebagai korban, remaja yang “tersesat” ini perlu disosialisasikan tentang kapasitasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap masa depannya sendiri, orang tuanya, serta masyarakat sekitarnya. Ia harus segera diberikan nasihat dan penyadaran mengenai cita-cita dan kerugian yang tidak ia sadari sebagai akibat dari kekeliruan yang ia lakukan. Sedangkan sebagai pelaku, perlu upaya rehabilitasi yang dilakukan terhadapnya agar ia dapat kembali lagi ke dalam lingkungan sehatnya. Upaya-upaya rehabilitasi yang dimaksud dapat dilakukan secara manual seperti melibatkannya lebih banyak dalam kegiatan lingkungan sekitar. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut serta dan mendapatkan pengalaman dalam kegiatan-kegiatan positif adalah obat yang mujarab untuk mengembalikan kesadarannya terhadap orang-orang di sekitarnya. Kegiatan-kegiatan positif tersebut dapat berupa olahraga, berkebun, dan kegiatan produktif lain yang membuat remaja tidak  lagi memiliki ketergantungan terhadap kebiasaan buruk yang telah dilakukan. Memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menunaikan tugas-tugas kemasyarakatan juga menumbuhkan mental kedewasaan sekaligus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka memiliki masyarakat sosial sebagai tempat tinggal mereka di masa mendatang.
 
Kesimpulan
Terdapat dua pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan remaja Indonesia, yang pertama adalah Pemerintah dan yang kedua adalah orang tua/wali. Pemerintah bersama sekolah dan instansi terkait dapat mengambil langkah-langkah penting untuk membatasi penggunaan gawai di luar kewajaran oleh para remaja, misalnya membatasi akses terhadap konten-konten yang tidak wajar bagi mereka termasuk membatasi penggunaan media akses informasi terhadap hal-hal yang memang bukan merupakan bagian dari pola konsumtifnya.  Selain Pemerintah, peran orang tua/wali dalam pengawasan dan pengayoman terhadap remaja adalah faktor lainnya yang tak kalah penting. Orang tua/wali memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi yang dapat diakses remaja melalui telepon genggam, komputer, laptop, ataupun tablet/phablet yang mereka miliki.  
 
Daftar Pustaka
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 


18 kali dibaca (selengkapnya... | Nilai: 0)

REMAJA DAN PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM TEKNOLOGI INFORMATIKA DI ERA INDUSTRI 4.0
Dikirim oleh robin pada Kamis, 03 Desember 2020
Berita
REMAJA DAN PENYIMPANGAN SOSIAL
DALAM TEKNOLOGI INFORMATIKA DI ERA INDUSTRI 4.0
 
Oleh:
Triyoni Rakhmawati, S.ST.
NIP. 197511222008012006
(Penyuluh Sosial Muda)
triyonirakhmawati2211@gmail.com
 
Pendahuluan
Era 4.0 menjadi tanda berakhirnya era industri yang didominasi oleh alat-alat mekanis. Pada masa ini, titik fokus perhatian dunia bergeser dari suatu konsep industri yang “kuno” menuju konsep industri yang melibatkan teknologi informasi (IT) bahkan teknologi data (DT). Berbicara mengenai teknologi mutakhir, tentu segalanya tidak dapat dilepaskan dari peran internet dan media aksesnya berupa gawai (gadget) dalam segala bentuk variannya.
Internet telah dikenal luas pada hampir seluruh daerah di Tanah Air, di mana ada sinyal provider teleoknikasi maka di situ tentulah ada akses internet. Saat ini, sulit menemukan remaja yang tidak memiliki ponsel android. Android dan internet saat ini telah menjadi suatu kebutuhan primer, padahal sebelum abad ke-21 sarana akses teknologi informasi itu hanyalah sekedar kebutuhan tersier. Apabila pada masa lampau, anak-anak lebih akrab dengan permainan-permainan tradisional yang telah lebih dahulu ada sebagai bagian budaya bangsa, maka saat ini mereka lebih betah memainkan gawainya untuk banyak aktifitas, mulai dari mengerjakan tugas, mengakses konten-konten favorit, hingga bermain game online.
Pada satu sisi, teknologi informasi tersebut dapat menjamin keterbukaan akses terhadap informasi-informasi yang menambah ilmu dan pengetahuan penggunanya. Namun demikian, di sisi lain terdapat pula aspek negatif terhadap pemanfaatan kemajuan teknologi informasi tersebut, misalnya akses terhadap website yang tidak bertanggung jawab, penipuan melalui internet (cyber crime), game online yang menguras produktivitas remaja muda Indonesia. Persoalan ini kemudian menjadi serius ketika eksistensinya mulai menciptakan ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Remaja yang seharusnya menjadikan proses belajar sebagai kewajiban utamanya, kini telah bergeser menjadi remaja yang menjadikan gawai dan kuota sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhinya setiap hari. 
Untuk mencegah penyalahgunaan informasi elektronik tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 40 disebutkan:
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
 
Remaja: Pelaku atau Korban? 
Perkembangan teknologi informasi yang terus berlangsung menuntut semua pihak untuk berperan aktif dalam pencegahan dampak negatifnya. Pemerintah, instansi pendidikan, pemuka agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta orang tua/wali harus menyelamatkan generasi muda dari kerusakan sosial yang mengancam masa depan mereka. Pemerintah dapat berperan menerbitkan regulasi-regulasi yang mengatur penggunaan internet, pemakaian ponsel, dan penggunaan website-website secara bertanggung jawab. Instansi pendidikan bertanggung jawab dalam hal pengawasan di sekolah, pembimbingan dan nasihat, serta penyediaan media internet sehat di lingkungan sekolah. Adapun pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dapat mengambil peran sebagai pihak monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informatik di samping peran orang tua/wali yang memang merupakan aktor utama (the ultimate actor) yang wajib melindungi anak-anak secara langsung.
Apabila mencermati keberadaan fungsi teknologi informasi di tengah-tengah masyarakat, maka remaja yang mengakses konten tak wajar dan/atau tenggelam dalam game online dapat diposisikan sebagai korban sekaligus sebagai pelaku penyimpangan sosial. Dalam hal ia tidak memahami dan tidak pula menyadari bahwa apa yang dilakukannya sebagai suatu penyimpangan sosial, maka ia tergolong kepada korban kemajuan teknologi informasi, pada kondisi ini ia tidak dapat dipersalahkan. Sebaliknya, apabila ia telah mengetahui apa yang ia lakukan akan berdampak buruk terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitarnya maka ia termasuk ke dalam pihak yang layak untuk dipersalahkan (pelaku).
Sebagai korban, remaja yang “tersesat” ini perlu disosialisasikan tentang kapasitasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap masa depannya sendiri, orang tuanya, serta masyarakat sekitarnya. Ia harus segera diberikan nasihat dan penyadaran mengenai cita-cita dan kerugian yang tidak ia sadari sebagai akibat dari kekeliruan yang ia lakukan. Sedangkan sebagai pelaku, perlu upaya rehabilitasi yang dilakukan terhadapnya agar ia dapat kembali lagi ke dalam lingkungan sehatnya. Upaya-upaya rehabilitasi yang dimaksud dapat dilakukan secara manual seperti melibatkannya lebih banyak dalam kegiatan lingkungan sekitar. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut serta dan mendapatkan pengalaman dalam kegiatan-kegiatan positif adalah obat yang mujarab untuk mengembalikan kesadarannya terhadap orang-orang di sekitarnya. Kegiatan-kegiatan positif tersebut dapat berupa olahraga, berkebun, dan kegiatan produktif lain yang membuat remaja tidak  lagi memiliki ketergantungan terhadap kebiasaan buruk yang telah dilakukan. Memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menunaikan tugas-tugas kemasyarakatan juga menumbuhkan mental kedewasaan sekaligus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka memiliki masyarakat sosial sebagai tempat tinggal mereka di masa mendatang.
 
Kesimpulan
Terdapat dua pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan remaja Indonesia, yang pertama adalah Pemerintah dan yang kedua adalah orang tua/wali. Pemerintah bersama sekolah dan instansi terkait dapat mengambil langkah-langkah penting untuk membatasi penggunaan gawai di luar kewajaran oleh para remaja, misalnya membatasi akses terhadap konten-konten yang tidak wajar bagi mereka termasuk membatasi penggunaan media akses informasi terhadap hal-hal yang memang bukan merupakan bagian dari pola konsumtifnya.  Selain Pemerintah, peran orang tua/wali dalam pengawasan dan pengayoman terhadap remaja adalah faktor lainnya yang tak kalah penting. Orang tua/wali memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi yang dapat diakses remaja melalui telepon genggam, komputer, laptop, ataupun tablet/phablet yang mereka miliki.  
 
Daftar Pustaka
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 


17 kali dibaca (selengkapnya... | Nilai: 0)

DELINKUENSI: CIKAL BAKAL KRIMINALITAS DALAM PERSPEKTIF SOSIAL
Dikirim oleh robin pada Kamis, 03 Desember 2020
Berita
DELINKUENSI: CIKAL BAKAL KRIMINALITAS 
DALAM PERSPEKTIF SOSIAL
 
Oleh:
Triyoni Rakhmawati, S.ST.
NIP. 197511222008012006
(Penyuluh Sosial Muda)
triyonirakhmawati2211@gmail.com
 
Pendahuluan
Terdapat dua pengelompokan usia dalam perbuatan menyimpang yang mengusik tatanan sosial di dalam masyarakat, yaitu: Kenakalan dan Kejahatan. Kejahatan merupakan perbutan manusia yang bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum pidana (Darmawan, 2007: 2.2), sedangkan kenakalan/delinquent atau perilaku nakal adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh kalangan muda usia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, apakah itu kriminalitas ataupun bukan (Marwan, 2007: 160). 
Tindakan kenakalan tersebut, biasanya berwujud tindakan seperti berbohong, mengingkari janji, mengganggu teman, mengejek (bullying), dan sebagainya. Bahkan hingga melakukan tindakan kriminal yang tergolong treason, felonies, maupun misdemeanor (Soeprapto, 2012: 7.13). Kendatipun merupakan perbuatan kriminal, dalam kacamata hukum dan sosial, perbuatan tersebut tetap digolongkan sebagai kenakalan, dikarenakan ia dilakukan oleh anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau dalam tanggung jawab orang tua/wali (pengampu).
Problematika yang besar terjadi ketika seorang atau sekelompok remaja pada akhirnya melakukan tiga perbuatan kriminal yang tergolong pada perbuatan treason, felonies, maupun misdemeanor. Sebab, ketiga perbuatan yang keseluruhannya menelan korban itu sejatinya bukanlah perbuatan pelanggaran ringan ataupun kejahatan ringan. Perkosaan massal yang diikuti dengan pembunuhan terhadap seorang pelajar yang pernah terjadi di Rejang Lebong misalnya. Meskipun dilakukan oleh sekelompok remaja yang salah arah, tetapi perbuatan itu tidak dapat dipungkiri bahwa mereka telah melakukan felonies (kekejaman) yang patut dihukum berat selayaknya kejahatan.
UU No. 23 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diperbarui dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Perlindungan Anak.
UU No. 23 Tahun 2003, pada Pasal 16 menyatakan bahwa:
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 
Berdasarkan ketentuan di atas, setiap pelaku delik yang berstatus anak masih memiliki hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila ia dikenakan tindakan-tindakan hukum, maka tindakan hukum tersebut haruslah merupakan upaya hukum terakhir untuk menghentikan perbuatannya. 
Sampai di sini, terbentuklah suatu ambiguitas. Sebab pada satu sisi, perbuatan kejahatan (felonies) yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan melalui penegakan hukum yang berkeadilan. Akan tetapi, Pada sisi lain pelaku felonies yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun tetaplah berstatus sebagai seorang anak yang dilindungi oleh pemerintah.
 
Dapatkah Delinkuensi Dipidana?
Usia remaja merupakan usia yang berada pada masa transisi, yaitu masa usia yang dialami oleh sekelompok anggota masyarakat yang berada pada masa peralihan antara masa kanan-kanan menuju masa dewasa, dan peralihan dari masa berinteraksi internal dengan keluarga atau orang tua ke masa interaksi dengan anggota masyarakat yang lebih luas. Kondisi remaja yang baru meninggalkan masa kanak-kanaknya itu sesungguhnya belum mampu menjalani masa kedewasaan secara utuh, sehingga segala sesuatu yang dijalaninya masih bersifat mencoba-coba. Oleh kaena itu, sering kali tindakannya menimbulkan hal-hal yang kurang menyenangkan bagi dirinya sendiri maupun orang lain di lingkungan sosialnya.
Hal utama yang menonjol pada masa remaja umumnya tercermin dalam perbuatan-perbuatan, sikap, perasaan maupun kehendaknya. Ciri-ciri tersebut antara lain meliputi: Suka menentang pendapat orang tua, egois, gelisah, tidak tenang, berperilaku tidak sopan, ceroboj, malas, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi demikian, apabila tidak ditanggulangi sejak dini maka akan berakhibat pada kenakalan (delinquent) dan dapat berujung pada kejahatan (Soeprapto, 2012: 7.14).
Delinkuensi dan delik (tindak pidana) pada hakikatnya adalah sama dalam perspektif sosial, sebab keduanya sama-sama menciptakan kondisi yang bersifat destruktif terhadap tatanan sosial yang dibangun di dalam masyarakat. Perbedaannya ada pada sisi pelakunya, dalam hal suatu pelanggaran atau kejahatan diatributkan kepada remaja di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, maka ia merupakan suatu kenakalan, sedangkan perbuatan serupa yang dilakukan oleh orang dewasa tergolong pada tindak kriminalitas.
 
Menurut William J. Marshall dan William Clark, terdapat tiga jenis kriminalitas berdasarkan tingkatannya, yaitu:
1. Treason (pengkhianatan)
Treason adalah bentuk pengkhianatan dari skala yang kecil hingga skala yang besar. Pengkhianatan kecil dapat berupa pembunuhan terhadap istri atau suami, menganiaya orang tua, dan lain sebagainya. Adapun pengkhianatan besar adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara berupa makar terhadap presiden, desersi, dan membocorkan rahasia negara.
2. Felonies (kekejaman)
Felonies adalah bentuk kejahatan yang berada di luar batas kemanusiaan dan biasanya pelakunya diancam dengan hukuman berat termasuk hukuman mati. Contoh dari perbuatan ini adalah mutilasi, pembunuhan dengan penganiayaan, perampokan dengan pelukaan, dan lain sebagainya.
3. Missdemeanors  (kejahatan)
Missdemeanors adalah bentuk kejaatan yang berada di luar treason dan felonies, misalnya perbuatan-perbuatan menyimpang yang dapat diberikan toleransi seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penghinaan ringan, dan lain-lain. (Soeprapto, 2012: 7.9-7.10)
Delinkuensi yang berwujud misdemeanors (kejahatan) ringan tidak akan menjadikan seorang anak berhadapan dengan hukum. Berbeda dengan treason (penghianatan) dan felonies (kekejaman) yang tidak ada unsur keringanan di dalamnya. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum di atas, maka perbuatan menyimpang yang dilakukan anak-anak tidak akan diproses secara hukum hingga dapat dibuktikan unsur-unsur treason dan/atau felonies yang ada di dalamnya.
 
Kesimpulan
Tidak semua perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dapat digolongkan kepada tindakan delinkuensi. Parameter yang menjadikan suatu delinkuensi sebagai suatu kriminalitas adalah adanya unsur treason dan felonies yang jelas-jelas memakan korban dan berdampak besar bagi cideranya nilai-nilai sosial di dalam masyarakat.
Perbuatan menyimpang terhadap hukum yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja tetap akan diproses menurut hukum yang berlaku bilamana ia menimbulkan kerusakan berat (great defect) terhadap tatanan sosial yang dibangun. Sebab apabila perbuatan-perbuatan fatal tersebut tetap digolongkan sebagai delinkuensi, maka keadilan tidak akan terwujud dalam sebuah komunitas besar yang bernama negara.
 
Daftar Pustaka
Darmawan, Kemal, Teori Kriminologi, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
Marwan, M., dan Jimmy P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
Soeprapto, Sosiologi Hukum, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012.
UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Perlindungan Anak.
 


21 kali dibaca (selengkapnya... | Nilai: 0)

KOORDINASI PROGRAM HOME CARE DI DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU PANTI SOSIAL BINA LAR
Dikirim oleh robin pada Kamis, 03 Desember 2020
Berita
KOORDINASI PROGRAM HOME CARE DI DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU
PANTI SOSIAL BINA LARAS “DHARMA GUNA” BENGKULU 
 
(II.A.1b)
Oleh 
Triyoni Rakhmawati, S.ST (Penyuluh Sosial Pertama)
 
A. Pendahuluan
Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial merupakan bagian yang integral dari Pembangunan Nasional, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, sebagai wujud nyata dari upaya melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, salah satu upayanya adalah penanggulangan masalah sosial penyandang disabilitas. Usaha pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, pembinaan dan pengembangan, termasuk pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam rangka memandirikan para penyandang disabilitas sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal. 
Penyandang Disabilitas Mental (PDM)/Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia yang lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan. Untuk mewujudkan kesamaan, kedudukan, hak, kewajiban dan peran PDM/ODGJ, diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari semua system sumber yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. 
Berdasarkan Surat  Keputusan Menteri Sosial RI No. 06/HUK/2001 tanggal 26 Oktober 2001, Panti Sosial Bina Laras “Dharma Guna” Bengkulu merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Sosial RI yang memberikan Rehabilitasi Sosial bagi PDM/ODGJ di wilayah pulau Sumatera. Program Rehabilitasi Sosial yang diberikan di dalam Panti Sosial Bina Laras “Dharma Guna” Bengkulu sangat penting untuk diketahui semua instansi yang terkait dan seluruh masyarakat.  Oleh karena itu, pada Tahun 2018 Panti Sosial Bina Laras “Dharma Guna” Bengkulu melaksanakan kegiatan Koordinasi ke Dinas Sosial Kabupaten Bintan untuk persiapan kegiatan Home Care terhadap penyandang disabilitas mental (PDM)/Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan tujuan agar program home care yang diberikan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat.
B. Dasar Pelaksanaan
1. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016  tentang Penyandang Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial RI.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panti Sosial Bina Laras “Dharma Guna” Bengkulu No : SP DIPA -027.04.2.560525/2018 Tanggal 05 Desember 2017.  
7. Surat Tugas Kepala Panti Sosial Bina Laras “Dharma Guna” Bengkulu No : 787 - 790/PAS-PSBL/KP.07/03/2018 Tanggal 12 Maret 2018 Tentang Pelaksanaan Koordinasi untuk persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penjangkauan melalui Program Home Care terhadap Penyandang Disabilitas Mental (PDM)/Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Tahun 2018 .
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Kegiatan koordinasi dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan serta kemudahan-kemudahan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan Penjangkauan melalui Program Home Care terhadap Penyandang Disabilitas Mental (PDM)/Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bengkulu Tahun 2018.  
2. Tujuan 
Kegiatan koordinasi bertujuan : 
a. Untuk mendapatkan informasi tentang data populasi Penyandang Disabilitas  Mental (PDM)/Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah kota Bengkulu.
b. Menjajaki kemungkinan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial khususnya Penyandang Disabilitas Mental (PDM)/Orang Dengan GangguanJiwa (ODGJ) di wilayah kota Bengkulu.
c. Melakukan persiapan untuk kegiatan Penjangkauan melalui Program  Home Care terhadap Penyandang Disabilitas Mental (PDM)/Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah kota  Bengkulu.
D. Lokasi Kegiatan
Kegiatan koordinasi tentang persiapan kegiatan penjangkauan melalui program home care terhadap penyandang disabilitas mental (PDM)/Orang Dengan gangguan jiwa (ODGJ) dilaksanakan ke Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
E. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Koordinasi ke Dinas Sosial Kota Bengkulu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal  20 Maret 2018.
 
F. Hasil Kegiatan
Hasil yang diperoleh dalam kegiatan koordinasi adalah : 
1. Menyepakati kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan penjangkauan melalui pogram home care terhadap penyandang disabilitas mental (PDM)/orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah kota Bengkulu.
2. Mendapatkan data nama-nama calon PM yang akan menjadi sasaran kegiatan home care Tahun 2018 di Kota Bengkulu.
3. Menyepakati dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan penjangkauan melalui program home care Tahun 2018.
4. Menyusun dan menyiapkan Tim yang akan mendampingi pelaksanaan kegiatan pendataan dan assesmen sebanyak 3 (tiga) orang.
5. Menyusun  dan menyiapkan Petugas/Tim yang akan mendukung kegiatan.
G. Penutup 
1. Kesimpulan 
Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bengkulu  telah menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan kegiatan penjangkauan melalui Program Home Care terhadap Penyandang Disabilitas Mental (PDM)/Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Panti Sosial Bina Laras “Dharma Guna” Bengkulu Tahun 2018.  
2. Saran 
a. Dinas Sosial Kota Bengkulu diharapkan melakukan pendataan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial termasuk Penyandang Disabilitas Mental (PDM)/Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
b. Dalam melakukan pendataan harus dilengkapi dan disiapkan beberapa berkas yang menjadi kelengkapan data, misalnya KTP, KK, BPJS dll.
c. Instansi terkait agar memperhatikan dalam melakukan pembinaan dan memberi kemudahan kepada keluarga Penerima Manfaat (PM) dalam mengakses informasi dan kebutuhan PM khususnya obat-obat jiwa yang dibutuhkan.
Demikian laporan kegiatan koordinasi ini dibuat sebagai salah satu bukti pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
 


27 kali dibaca (selengkapnya... | Nilai: 0)

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.282985 Seconds