Home | Profile | Map | Contact

Profil
· Profil Panti
· Visi dan Misi dan Moto
· Struktur Organisasi
· Prosedur Pelayanan
· Mekanisme Penerimaan

Menu Utama
· Depan
· Akun Anda
· Arsip Berita
· Downloads
· Gallery
· Kirim Berita
· Kontak
· Search
· Top 10
· Web Links

Pencarian



Languages


English Indonesian

Login
Nama Login

Password

Daftar
Lupa Password.


Profil

Profil Panti




DASAR PEMIKIRAN



Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan telah menciptakan iklim dan suasana yang kondusif bagi perkembangan kesadaran, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial khususnya dan masalah sosial pada umumnya yang terus berkembang mengikuti kemajuan zaman.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Pasal 63 pada Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat yang berbunyi "Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat". Ini berarti bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat tidak saja dilakukan oleh pemerintah, tapi bersama dengan masyarakat.



Dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tidak serta merta membuat Kementerian Sosial RI beserta jajarannya berbahagia, karena tantangan ke depan begitu berat. Satu sisi memang Kementerian Sosial memiliki legitimasi yang kuat sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial. Di sisi lain, Kementerian Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai instansi yang ditunjuk oleh Negara dan Undang-Undang, harus melindungi mereka yang miskin, cacat, anak-anak terlantar dan lanjut usia agar mendapatkan kehidupan yang layak. Sungguh pekerjaan yang berat. Masalah fakir miskin, penyandang cacat, anak terlantar dan penanganan kelompok rentan lainnya masih belum terselesaikan. Pada Kementerian Sosial tugas ini juga dipikul oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.



Pelayanan dan rehabilitasi sosial pada sebuah Panti Sosial mempunyai makna yang memadukan unsur pengembangan, pemulihan dan pelayanan akomodasi, bimbingan dan latihan, kesehatan dan terapi penunjang dalam rangka memandirikan kelayan sehingga fungsi sosialnya dapat berkembang dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat.      


SEJARAH SINGKAT BRSPDM “DHARMA GUNA”DI BENGKULU

1.   Didirikan atas usulan Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Bengkulu, usulan tersebut terdaftar dalam SK Mensos RI No. 41/HUK/Kep/XI/1979;

2.   Ditetapkan penggunaan lokasi untuk pendirian melalui SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bengkulu No. 61 Tahun 1985;

3.   Kep. Mensos RI No. 6/HUK/1989 dengan nama Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Mental Eks Psikotik (PRPCMP);

4.   Keputusan Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI No. 06/KEP/BRS/IV/1994 berganti nama menjadi Panti Sosial Bina Laras “Dharma Guna”;

5.   Kep. Mensos RI No. 22/HUK/1995 Panti Sosial Bina Laras “Dharma Guna” Bengkulu langsung dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI dengan jangkauan wilayah pelayanan seluruh propinsi di Sumatera;

6.   Keppres No. 152/1999 tentang BKSN sebagai perangkat Pemerintah Pusat pengganti Departemen Sosial RI. Panti Sosial Bina Laras “Dharma Guna” Bengkulu langsung dibawah BKSN yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI No. K/553/SJ/12/1999;

7.   Penetapan status Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial pada Kabinet Gotong Royong yang tertuang dalam Keputusan Mensos RI No. 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial;

8.   Perubahan Struktur Organisasi menjadi tipe A dengan Eselon jabatan Kepala Panti menjadi III a, yang tertuang dalam Kep. Mensos RI No. 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial RI;

9.   Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial RI.

10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas  di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

 



KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI



1.   Kedudukan



Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental
“Dharma Guna” di Bengkulu merupakan UPT yang berada di bawah
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial
RI



 



2.  
Tugas



Melaksanakan Rehabilitasi Sosial kepada Penyandang
Disabilitas Mental (PDM)



 



3.  
Fungsi



Karakteristik dan fungsi utama BRSPDM “Dharma Guna” di
Bengkulu :



1.    
Koordinator Program Regional



2.    
Pusat Penjangkauan



3.    
Pusat Respon Kasus dan Intervensi krisis



4.    
Lembaga Percontohan



5.    
Pusat Penguatan Lembaga dan SDM



Pusat Pengembangan Model Layanan








[ Kembali ]